Uncategorized

Pelacur: Kebebasan Individu Kepada Tubuh

Dikala publik sebagian bulan yang lalu disibukkan dengan kasus Rancangan Undang-Undang Peniadaan Kekerasan Seksual (RUU PKS), karenanya agaknya aku harus keluar dari berita hal yang demikian. Di sini aku tak menyoroti seputar adanya RUU PKS yang belum dilegalkan juga sebab menuai pro kontra, tapi aku lebih konsentrasi kepada pelacuran atau umum diketahui praktik prostitusi, yang sekarang masih diamati sebelah mata oleh masyarakat Indonesia.

Di Indonesia sendiri, menjadi pelacur atau pekerja seks komersial (PSK) dinilai ialah perbuatan yang melanggar akhlak dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Tidak dapat disampingkan bahwa Indonesia masih membatasi teguh poin-poin agama dan akhlak sosial yang berlaku. Apalagi mengacu pada bet 10 ribu pengertian asusila berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V) ialah tak bagus tingkah lakunya.

Persepsi dan kedudukan prostitusi atau memilih pekerjaan pelacur ialah hal yang benar-benar tercela, dosa, dan zina yang tak dapat ditolenrasi. Pada kenyataannya ajaran agama manapun mengatakan bahwa pelacuran ialah tindakan dosa yang benar-benar besar. Itulah yang membikin pelacur dikala dihadapkan dengan undang-undang agama, mereka tetaplah menjadi kaum yang berdosa.

Melainkan, ini tak serta-merta bahwa undang-undang agama niscaya menjadi landasan dari hal hal yang demikian. Masyarakat wajib lebih membuka pikiran dan lebih menyelam ke dalam. Bahwasanya memilih menjadi pelacur ialah suatu profesi dan format ekspresi kebebasan individu kepada tubuhnya, apalagi tak ada undang-undang yang memegang hal hal yang demikian.

Seharusnya dipahami pula, kenapa banyak perempuan yang memilih pekerjaan pelacur? tak lain dikarenakan unsur ekonomi yang rendah, tak adanya keterampilan khusus yang memadai, dan kurangnya lapangan profesi dengan tingkat pendapatan cocok, sehingga mereka memilih untuk menjajakan tubuh mereka demi penghasilan.

Kecuali itu, perempuan mempunyai hak penuh atas tubuhnya. Sama halnya dikala kita memperhatikan perempuan membikin tatto di semua tubuhnya atau menindik hidung, alat pendengar, lidah, dan bibir dengan benda logam secara permanen atau semipermanen.

Dilansirnya dari The New York Times yang berjudul Should be prostitution be resmi? dikatakan bahwa menempatkan pelacur sebagai perbuatan kriminal dan bukan sebagai profesi ialah salah satu format pencideraan atas hak perempuan untuk memilih profesi dan pengabaian kepada keperluan dan perlindungan sebagai pekerja.

Ini menegaskan bahwa pelacur sepenuhnya bukanlah perbuatan asusila. Dikala kita membikin batasan kepada pelacur dan prostitusi, ini sama saja kita menekan asas kebebasan perempuan dalam mempertimbangkan jalan hidup dan jati dirinya. Secara singkatnya sama saja kita melarang perempuan untuk mencari ilmu, berkarir, dan mengekspresikan diri bagus di dalam ataupun di luar lingkungan pribadinya.

Faktanya di Indonesia masih sedikit pemahaman seputar keadaan dari pelacur. Adanya stigma negatif dari masyarakat, juga pemerintah yang membikin pelacur malu dan merasa tertekan. Adanya pandangan bahwa perempuan bisa mencari profesi yang lebih cocok ketimbang harus menjadi pelacur. Ini yang senantiasa menjadi pro kontra.

Dikala masyarakat atau negara mengatakan hal yang demikian, tak ada satupun solusi yang mampu menuntaskan keadaan sulit hal yang demikian. Malah mereka dipaksa umpamanya menjadi buruh atau pekerja pabrik yang notabene pendapatannya benar-benar rendah daripada saat mereka menjadi pelacur.

Hasilnya banyak dari mereka kembali untuk melakukan hal yang sama. Pada walhasil, Negara cuma cenderung kepada penyelesaian menghapus eksistensi pelacur atau praktik prostitusi, ketimbang memberikan solusi yang ideal.

Sebaiknya masyarakat dan negara memahami bahwa perempuan yang memilih menjadi pelacur, tanpa ada oknum di belakangnya, memperlihatkan tak adanya paksaan kepada diri sendiri. Betapa lebih bagus memberikan peluang menjadi pelacur ketimbang harus melakukan yang bukan keinginan slot habanero individu hal yang demikian.

Tak cuma itu, banyaknya perilaku menghina serta diskriminasi masyarakat kepada pelacur membikin kian rendahnya tata krama bangsa dalam menjunjung kebebasan individu. Ini bisa kita lihat dikala ada pelacur yang tinggal di suatu lingkungan masyarakat, karenanya akan banyak gunjingan malahan hinaan yang datang dari masyarakat setempat.

Indonesia sebaiknya bercermin dari Jerman. Sebagaimana dikabarkan dari yang mengatakan bahwa pada tahun 2001, parlemen Jerman atau Bundestag yang dibatasi oleh Partai Sosial Demokrat mengeluarkan Undang-Undang Prostitusi. Tujuannya ialah membetuli keadaan PSK. Menurut undang-undang itu, PSK bisa menuntut kepantasan bayaran serta berkontribusi pada program asuransi kesehatan, hingga dana pensiun. Sederhananya, Jerman ingin membikin perempuan PSK sepadan dengan pekerjaan lainnya. Alih-alih dikucilkan, Jerman hendak mengajak masyarakat untuk mendapatkan praktik prostitusi.

Malah di Asia sendiri, sudah banyak negara yang memberlakukan prostitusi dan mengakui eksistensi pelacur. Seperti Jepang, Kamboja, dan Thailand. Dengan memberikan izin pendirian daerah prostitusi serta adanya perlindungan undang-undang bagi para pelacur.

Lagi-lagi kian terang bahwa keadaan sulit eksistensi status pelacur semata cuma sebuah pengakuan. Dikala undang-undang agama mengakui relasi seks yang dilaksanakan oleh pasangan suami dan istri dikarenakan searah dengan aturan yang ada. Ini lah yang menjadi momok bahwa undang-undang agama tak dapat diciptakan landasan yang konkret kepada status pelacur, sebab pada dasarnya Indonesia bukan negara agama, tapi negara demokrasi yang memiliki undang-undang sebagai landasan dan mestinya menjunjung hak individu.

Ini lah yang harus menjadi renungan bagi negara dan masyarakat. Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan individu, telah sepantasnya kita belajar menempatkan pandangan kepada keadaan sulit sosial yang ada. Di mana tak semua dapat diselesaikan slot bet 100 dengan undang-undang dan aturan permanen yang berlaku.